Suara Rakyat
-
Banjir dan Bisnis: Sejumlah Masalah Pengadaan Drainase di Kota Malang
Latar Belakang Pemerintah Kota Malang berencana melakukan kebijakan penanganan banjir dengan membangun proyek drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Rencana pembangunan drainase di…
-
Inefisiensi Anggaran, Korupsi dan Birokrasi Daerah
Pemerintah telah melakukan pemotongan terhadap sejumlah anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kabar terakhir kebijakan pemotongan tersebut tidak hanya…
-
Jangan Ganggu Kemiskinan Kami
Ungkapan ini muncul saat protes salah satu warga atas kelangkaan gas elpiji 3 kg. Salah satunya ialah Pak Effendi. Munculnya orang-orang…
-
Utamakan Keberpihakan Layanan BPJS, Kesampingkan Prestasi Semu
Dunia kesehatan tidak sedang baik-baik saja. Temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 2024 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum…
-
Mempertanyakan Keberpihakan Layanan Dasar Pemkab Malang: Studi Kasus Penyaluran Dana Hibah Kabupaten Malang
Kabupaten Malang memiliki banyak catatan buruk terkait korupsi pada sektor layanan pendidikan pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Pada periode tersebut,…
-
Potensi Korupsi Sektor Pendapatan Daerah di Kota Malang
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 menyajikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp792.120.013.218,17 (792,1 Miliar) atau 79,07% dari anggaran…
-
Restitusi Kanjuruhan: Perjuangan Tiada Henti Keluarga Korban
Restitusi selama ini hanya diartikan sebagai bagian dari pemulihan kepada korban berupa ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan. Namun…
-
Dilema Perubahan Kebijakan PPN 12%
Pada akhir tahun 2024 kemarin, salah satu isu yang banyak mendapatkan kritikan keras oleh masyarakat adalah kebijakan pemerintah yang ingin menaikan…
-
Buku Pedoman Anti Pungli Di Sekolah
Pelayanan Publik terdiri dari tiga Pelayanan Publik terdiri dari tiga sektor utama. Dari tiga sektor utama pelayanan publik, pelayanan jasa dalam…
-
Strategi Kebijakan Publik yang Adil dan Responsif Gender
Kebijakan publik yang adil dan responsif terhadap kebutuhan gender sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011. Tujuan dari…