Pemkot Malang Tidak Taat Bayar Pajak: 128 Kendaraan Dinas Belum Membayar Pajak

“Pemerintah adalah pendidik yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Baik atau buruk,
pemerintah mengajarkan seluruh rakyat melalui teladannya”

Mewujudkan Negara yang keadilan tidak bisa dilepaskan dari persoalan pajak.
Berbicara mengenai pajak pada dasarnya merupakan sedang membahas persoalan keadilan.
Sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara merupakan cermin definisi keadilan menurut
bangsa itu. Pajak adalah wujud ideologi suatu negara. Proklamator Mohammad Hatta
menyatakan bahwa pajak bukan sekadar alat negara mencari uang, melainkan juga alat utama
negara untuk menerjemahkan konsep “adil” menjadi kenyataan. Pajak menerjemahkan
makna kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Lebih lanjut, Hatta menguraikan
bahwa pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan.

Negara Indonesia lahir sebagai sarana mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa
untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila sebagai dasar negara menyebut kata adil dua
kali, yaitu pada sila kedua dan kelima. Hal itu menunjukkan bahwa keadilan dalam
penyelenggaraan Indonesia sebagai negara merupakan sebuah keniscayaan. Pajak merupakan
kunci untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pemungutan pajak harus berdasar
sila kedua Pancasila, yaitu adil dan beradab. Penerimaan pajak dibelanjakan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga tidak jarang pemerintah mengajak warga untuk taat dalam membayar pajak. Lantas, bagaimana jika pemerintah yang menggaungkan untuk taat pajak- malah, pemerintahnya sendiri tidak taat dalam pembayaran pajak?

Klik link di bawah untuk baca informasi lebih lanjut

Press Release : Pemkot Malang Tidak Taat Bayar Pajak: 128 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak