-
Wacana Membebaskan Napi Koruptor: Sebuah Tanggapan
Di saat publik khawatir dan resah akan pandemi covid-19 yang sedang berlangsung, Menkum HAM Yasonna Laoly justru…
-
Kecelakaan karena Jalan Berlubang, Pemerintah dapat di Pidana !
Siapa yang disebut dengan Penyelenggara Jalan ? Yang pertama, kita harus mengetahui siapa yang disebut dengan penyelenggara…
-
Laporan Tengah Tahun MCW 2019
Sejak 2017 sampai akhir tahun 2018,Terdapat tiga kepala daerah yang ditangkap akibat kasus korupsi di Malang Raya.…
-
Laporan Akhir Tahun MCW 2018
Tahun 2018 menjadi tahun yang suram bagi Jawa Timur dan khususnya Malang Raya, 3 (tiga) Kepala Daerah…
-
MCW Mendorong DPRD Menyelesaikan Persoalan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang…
-
PPID Kota Malang Tidak Kompeten Dalam Pengelolaan Informasi Publik (KIP)
Paska 7 (tujuh) tahun pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih terdapat beberapa catatan terkait struktur pendukung…
-
Biaya Perkara yang Tak Pasti, Pintu Masuk Korupsi
Sejak Indonesia merdeka dan menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Proses penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang…
-
Permasalahan Akses Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Malang
Penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia menjadi tugas pemerintah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945. Secara…
-
Berlubangnya Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang
Malang Corruption Watch (MCW) melakukan analisis terhadap 10 kontraktor bermasalah di Kabupaten Malang pada 2016. Hal ini dilatar belakangi…
-
Analisis PBJ di Kota Malang (Hasil Telaah BPK 2016)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, ketersediaan infrastruktur menjadi bagian penting untuk mewujudkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan…


