Riset
-
Catatan Kritis tentang Kebijakan Penanganan Covid-19 Malang Raya
Penanganan Covid-19 di indonesia dinilai masih tidak tepat, hal ini karena beberapa kasus Covid-19 belum bisa ditangani dengan baik atau bahkan…
-
MCW Mendorong DPRD Menyelesaikan Persoalan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang…
-
PPID Kota Malang Tidak Kompeten Dalam Pengelolaan Informasi Publik (KIP)
Paska 7 (tujuh) tahun pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih terdapat beberapa catatan terkait struktur pendukung terciptanya layanan informasi publik…
-
Biaya Perkara yang Tak Pasti, Pintu Masuk Korupsi
Sejak Indonesia merdeka dan menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Proses penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum…
-
Permasalahan Akses Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Malang
Penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia menjadi tugas pemerintah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945. Secara yuridis penyelenggaraan pelayanan kesehatan…
-
Berlubangnya Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang
Malang Corruption Watch (MCW) melakukan analisis terhadap 10 kontraktor bermasalah di Kabupaten Malang pada 2016. Hal ini dilatar belakangi adanya beberapa kasus korupsi…
-
Analisis PBJ di Kota Malang (Hasil Telaah BPK 2016)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, ketersediaan infrastruktur menjadi bagian penting untuk mewujudkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan barang dan…
-
Buruknya Pengelolaan Parkir Kota Malang
Pemerintah Kota Malang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa umum, peraturan yang dimaksud adalah peraturan No. 3 Tahun…
-
Kampanye Tak Berkualitas, Politik Uang Mengancam
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian penting guna mewujudkan demokrasi yang substantif. Demokrasi yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan dan…